BUKITTINGGI- Anggota DPRD Kota Bukittinggi melaksanakan kunjungan Reses Masa Sidang Kedua tahun 2025/2026 di Kantor Camat Guguk Panjang pada Rabu (29/4). Pertemuan ini menjadi ajang silatarahmi bagi
masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari polemik pendidikan hingga infrastruktur yang
mendesak.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan pendidikan tetap menjadi salah satu topik utama antara lain mengenai beban biaya lomba siswa yang selama ini sering dibebankan kepada orang tua melalui iuran.
menekankan perlunya pengusulan kembali melalui APBD agar kegiatan prestasi siswa tidak lagi membebani wali murid, terutama saat mewakili daerah di tingkat nasional.
Selain itu, mekanisme PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) turut dipertanyakan. Warga berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada anak kemenakan di Guguk Panjang agar mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak, meski saat ini sistem zonasi telah terkunci secara digital.
Terkait pemindahan kantor Kerapatan Adat Nagari KAN Kecamatan Guguk Panjang,telah ditindak lanjuti dengan pemakaian eks kantor lurah Pakan Kurai, ujar Camat Guguk Panjang koordinasi sudah dilakukan untuk penyerahan kantor kepada KAN Guguk Panjang.
Wakil ketua DPRD Nova Chandra juga menyoroti kendala dana Pokir (Pokok Pikiran) tahun 2025. Beberapa bantuan untuk rumah ibadah seperti Masjid Jamiak terkendala pemeriksaan inspektorat karena aturan hibah yang tidak bisa diberikan dalam bentuk tunai. Hal ini mengakibatkan beberapa aspirasi tidak dapat berjalan maksimal dan perlu dicarikan solusi administratif agar bantuan tetap bisa tersalurkan dalam bentuk barang atau mekanisme lain yang memungkinkan.
Isu infrastruktur juga tidak luput dari pembahasan, Keluhan mengenai Kantor Lurah Bukik Cangang Kayu Ramang yang kerap banjir saat hujan turun karena posisi bangunan di bawah level jalan menjadi catatan serius.
Masyarakat meminta adanya penganggaran untuk peningkatan ketinggian bangunan guna mengatasi masalah tahunan tersebut.
Kunjungan reses ini diharapkan mampu memberikan kejelasan atas berbagai kendala yang dihadapi masyarakat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kota dalam menyusun kebijakan di masa mendatang.
Komentar