Jakarta-Pemerintah memastikan penyaluran bantuan serta distribusi logistik bagi masyarakat terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Hingga saat ini, total nilai bantuan tanggap darurat bencana di wilayah Sumatra yang telah tersalurkan mencapai Rp100.484.346.880.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan, bantuan tersebut berupa lauk-pauk, family kit, kids wear, serta kebutuhan bahan makanan untuk mendukung operasional 42 dapur umum.
Hal itu disampaikan dalam keterangan pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Posko Terpadu Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).
Agus Jabo merinci, nilai bantuan untuk Provinsi Aceh mencapai Rp43.606.958.300, Provinsi Sumatra Barat Rp19.418.596.580, dan Provinsi Sumatra Utara sebesar Rp37.458.792.000. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan santunan kepada 86 ahli waris korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang dengan total Rp1.290.000.000.
Ia menegaskan, seluruh data korban yang telah diverifikasi oleh bupati, wali kota, dan BNPB akan segera ditindaklanjuti untuk proses pencairan santunan. Pemerintah berkomitmen memastikan hak korban terpenuhi tanpa hambatan administrasi.
Selain bantuan tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan bantuan pascabencana, antara lain bantuan tunai Rp3 juta per keluarga untuk kebutuhan perabotan rumah tangga bagi penerima hunian sementara maupun hunian tetap.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan tambahan lauk-pauk Rp450 ribu per orang per bulan selama tiga bulan, serta bantuan pemberdayaan ekonomi pascabencana sebesar Rp5 juta per keluarga sesuai hasil asesmen.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa distribusi logistik dalam satu bulan terakhir mencapai 1.526 ton dengan tingkat distribusi sebesar 97 persen.
Di Posko Iskandar Muda Aceh distribusi mencapai 80,93 persen, Sumatra Utara di Posko Silangit 98,2 persen dan Kualanamu 72,4 persen, serta Sumatra Barat sebesar 93,5 persen. BNPB juga memastikan dana tunggu hunian Rp600 ribu per KK per bulan akan disalurkan dengan mekanisme jemput bola melalui bank Himbara agar masyarakat tidak perlu antri (Romelt)
