BUKITTINGGI – Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Usulan pembentukan BPBD tersebut didasarkan pada kebutuhan penguatan kelembagaan dan pelayanan penanggulangan bencana di Kota Bukittinggi. Sepanjang 2024, tercatat sebanyak 97 kejadian bencana yang terjadi di wilayah kota itu.
Dari jumlah tersebut, terdiri atas 46 kejadian banjir, 41 cuaca ekstrem, lima tanah longsor, tiga puting beliung, dan dua gempa bumi. Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana.
Wali Kota Ramlan Nurmatias menjelaskan, pembentukan BPBD mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2025. Selain itu, usulan pembentukan BPBD telah memperoleh rekomendasi Gubernur Sumatera Barat melalui surat Nomor 000.8.1.2/429/Org-2026 tertanggal 1 Oktober 2026. Ranperda tersebut juga telah melalui proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat pada 6 November 2026.
Dalam pengusulan tersebut, Pemko Bukittinggi merencanakan BPBD sebagai perangkat daerah atau SKPD Tipe C. Skema ini mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kebutuhan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Pengusulan BPBD sebagai SKPD Tipe C menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi, sehingga anggaran daerah dapat lebih diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan pelayanan penanggulangan bencana secara langsung di lapangan,” ujar Ramlan.
Menurutnya, pertimbangan lainnya adalah kondisi belanja pegawai Pemerintah Kota Bukittinggi yang masih berada pada angka 43 persen. Karena itu, pembentukan kelembagaan BPBD diharapkan tetap memperhatikan efisiensi dan kemampuan keuangan daerah.
Dengan luas wilayah sekitar 24,173 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 143.595 jiwa, kebutuhan terhadap sistem penanggulangan bencana yang terorganisasi menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.
Melalui pembentukan BPBD, pemerintah berharap koordinasi, kesiapsiagaan, mitigasi, serta penanganan darurat bencana dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan efektif.
Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dibahas bersama DPRD Kota Bukittinggi sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Komentar