Padang — Ketua Komisi II DPRD Sumatera Barat, Khairuddin Simanjuntak, mendorong seluruh Dinas Pangan di kabupaten dan kota se-Sumatera Barat untuk aktif berperan dalam mengawasi dan mengkomunikasikan pelaksanaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Khairuddin saat menghadiri pertemuan bersama Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pangan se-Sumatera Barat, yang digelar pada Kamis (26/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar itu menekankan pentingnya keterlibatan dinas pangan dalam memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat, khususnya dari sisi kebersihan dan kandungan gizi.
“Dinas pangan harus ikut berperan aktif, tidak hanya dalam hal distribusi, tetapi juga mengkomunikasikan serta mengawasi dapur MBG. Ini penting agar higienitas makanan tetap terjaga, begitu juga kandungan vitaminnya,” ujar Khairuddin.
Menurutnya, program MBG merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi generasi muda. Oleh karena itu, aspek keamanan pangan dan nilai gizi tidak boleh diabaikan.
Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan secara konsisten oleh dinas pangan di daerah akan memberikan jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi masyarakat benar-benar layak dan sehat.
“Ini bukan sekadar program bantuan, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas 2045. Maka kualitas makanan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Iqbal Ramadi Payana menyebut, forum ini menjadi ajang koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung keberhasilan program-program ketahanan pangan di Sumatera Barat.
“Dengan adanya kolaborasi lintas sektor, diharapkan implementasi program dapat berjalan optimal serta memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi masyarakat di daerah. Saya berharap melalui forum ini, kita mendapatkan masukan, saran, dan komitmen bersama untuk menyepakati prioritas kegiatan,” katanya.
Tantangan ke depan menurutnya, membutuhkan sinergi lintas sektor. “Saya minta komitmen kuat dari bapak ibu OPD terkait untuk mengawal ketahanan pangan ini bersama-sama,” katanya lagi.**
