Padang – Fraksi Partai Partai Gerindra DPRD Sumatera Barat meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi panti asuhan dalam pembahasan APBD, bukan justru melakukan pengurangan.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak menyebut, panti asuhan merupakan lembaga sosial yang berperan penting dalam memberikan perlindungan, pendidikan, dan pembinaan kepada anak-anak yang kehilangan orang tua maupun berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kebutuhan operasional panti asuhan terus meningkat seiring naiknya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, kesehatan, hingga pemeliharaan fasilitas. Di tengah meningkatnya biaya hidup, anggaran untuk panti asuhan semestinya menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai justru mengalami penurunan karena akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan kesejahteraan anak-anak yang diasuh,” kata Juntak saat menerima perwakilan panti asuhan dan yayasan pengelola panti asuhan dari Kabupaten Pasaman, Rabu (29/7/2026).
Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar sengaja mengundang para pengurus dan pengelola panti asuhan untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Ia menegaskan bahwa keberadaan panti asuhan tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, berpendidikan, dan memiliki masa depan yang lebih baik. Karena itu, dukungan anggaran dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menyasar sektor-sektor yang menyangkut pelayanan sosial dan kemanusiaan. Justru, pemerintah daerah perlu memperkuat keberpihakan kepada kelompok rentan, termasuk anak-anak yang berada di panti asuhan.
Selain peningkatan nilai bantuan, kata Khairuddin, pihaknya juga meminta agar masa pemberian bantuan juga diperpanjang dari 300 hari menjadi 360 hari dalam setahun.
“Usulan ini merupakan bentuk komitmen kami agar kualitas pengasuhan, pemenuhan gizi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak-anak di panti asuhan semakin baik. Kami juga akan memperjuangkan penambahan anggaran khusus bagi anak yatim dan panti asuhan dalam pembahasan APBD,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan panti asuhan juga menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi, mulai dari pembaruan legalitas dan kepengurusan yayasan, keterbatasan bantuan operasional selain bantuan beras, hingga kebutuhan pakaian, obat-obatan, perlengkapan anak, dan berbagai sarana penunjang lainnya.
Menanggapi hal itu, Khairuddin menyatakan Fraksi Gerindra akan memfasilitasi koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat agar berbagai kebutuhan yang memungkinkan dapat dibantu melalui mekanisme Pokir DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin memastikan negara hadir untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Panti asuhan memiliki peran besar dalam membina generasi penerus bangsa. Karena itu, Fraksi Gerindra akan terus mengawal peningkatan anggaran dan berbagai bentuk dukungan agar pelayanan kepada anak-anak panti semakin baik,” tegas Khairuddin.
Sesuai data Dinas Sosial, saat ini, di Sumbar terdapat 8 UPT negeri dan 135 panti asuhan swasta yang menaungi kurang lebih 3.000 anak. Khusus di Kabupaten Pasaman terdapat 6 panti asuhan yang saat ini memperoleh bantuan dari Pemerintah Provinsi dengan jumlah penerima manfaat sekitar 103 anak.**
Komentar