BUKITTINGGI — Pemerintah Kota Bukittinggi terus membenahi kualitas pelayanan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan dan mudah diakses masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bukittinggi H. Ramlan Nurmatias saat menerima kunjungan Tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat dalam rangka penilaian Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Kamis (5/11/2026), di Ruang Pertemuan Balai Kota Bukittinggi.
Dalam penilaian tersebut, Kota Bukittinggi berhasil masuk lima besar kategori pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Capaian ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Kita akan terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik untuk menciptakan pemerintahan yang transparan. Apa pun informasi yang dibutuhkan masyarakat, akan kita berikan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Ramlan.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya persoalan memenuhi kewajiban administratif atau mengejar predikat tertentu, tetapi merupakan bagian penting dari pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Karena itu, Pemko Bukittinggi terus memperkuat peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan serta pelayanan informasi kepada masyarakat.
Berdasarkan data pelayanan informasi publik Pemko Bukittinggi sepanjang 2026, tercatat sebanyak 17 permohonan informasi yang masuk. Dari jumlah tersebut, tujuh permohonan telah dilayani, sementara 10 permohonan lainnya tidak dapat diproses karena tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai tujuan dan kegunaan informasi yang diminta.
Sementara itu, sepanjang 2026, Pemko Bukittinggi mencatat tidak terdapat sengketa informasi publik.
Meski telah masuk lima besar penilaian KI Sumatera Barat, Pemko Bukittinggi menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu dibenahi. Perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas PPID, serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkelanjutan.
Keterbukaan informasi publik dinilai tidak semata-mata berkaitan dengan penghargaan atau predikat informatif. Lebih dari itu, keterbukaan merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan, program, serta pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah.
Dengan masuknya Bukittinggi dalam lima besar penilaian KI Sumatera Barat, Pemko Bukittinggi berharap dapat meningkatkan capaian tersebut dan meraih predikat terbaik pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.
Komentar