Mendagri Tawarkan Dua Opsi Jika Pilkada Ditunda


Jakarta, PadangBerita -  Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku punya dua opsi terkait tahapan Pilkada 2020, ditengah Di tengah desakan penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 karena pandemi Covid-19,  Dua opsi itu adalah penerbitan Perppu atau revisi PKPU tentang Pilkada.

Hal itu diungkapkan Tito dalam Webinar Nasional Seri 2 KSDI 'Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikan Ekonomi' di akun YouTube KSDI, Minggu (20/9/2020). Tito mengatakan saat ini pemerintah sedang memikirkan dua opsi di tengah desakan penundaan Pilkada yaitu antara membuat Perppu yang isinya mengatur penanganan hingga penindakan hukum pelanggar protokol kesehatan di Pilkada atau merevisi PKPU tentang Pilkada.

"Opsi Perppu ada 2 macam, Perppu yang pertama opsi satunya adalah Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah COVID mulai pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum," ujar Tito.


Tito kemudian bicara mengenai penundaan Pilkades. Menurutnya, Pilkades rawan jika digelar di tengah pandemi Corona. Pilkades tidak bisa dipantau oleh pemerintah karena diselenggarakan masing-masing bupati di daerah."Karena belum ada undang-undang spesifik khusus mengenai COVID tadi. Atau yang kedua, Perppu yang hanya spesifik masalah protokol COVID untuk Pilkada dan juga Pilkades serentak, karena Pilkades ini sudah saya tunda, semua ada 3.000," sambung Tito.

"Karena kalau Pilkada mungkin bisa kita lebih dikontrol, tapi kalau Pilkades, penyelenggaranya kan setiap kabupaten masing-masing, iya kalau punya manajemen yang baik, kalau tidak baik, rawan sekali, lebih baik ditunda," ungkap Tito.

Kembali pada opsi pemerintah, Tito mengungkapkan opsi kedua pemerintah adalah bukan menunda Pilkada. Tapi, merevisi PKPU tentang Pilkada saat ini.

"Kemudian, opsi kedua nya kalau nggak Perppu ya PKPU, aturan KPU ini harus segera revisi dan harus segera merevisi beberapa ini, nah ini perlu ada dukungan dari semua supaya regulasi ini, karena regulasi ini bukan hanya Mendagri, saya hanya fasilitasi yang utamanya adalah KPU sendiri yang harus disetujui komisi II DPR, kuncinya di KPU sendiri, kami mendorong, membantu, termasuk rapat sudah kita lakukan," pungkasnya.**


Bagikan



Berita lainnya

Safari Ramadhan; Zarfi Deson Bawa Bantuan Pemprov Sumbar ke Masjid Ibrahim Nyiur Gading Kambang

Kambang -- Wali Nagari Kambang Irmawardi mengatakan kunjungan muhibah anggota DPRD Provinsi Sumbar, Zarfi Deson, SH selaku Tim Safari Pemerintah ...


Zarfi Deson Kunjungi Masjid Istiqomah Padang Rubiah Kambang

Kambang -- Masyarakat Padang Rubiah, Kenagarian Kambang Barat beserta jajaran pemerintahan di Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan ...


Dihadiri Dua Mantan Bupati, Hari Jadi Pesisir Selatan Diperingati Secara Sederhana Dalam Rapat Parip

Painan,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD)  Pesisir Selatan, menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten ...