JAKARTA, – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta agar program Gerakan Pangan Murah (GPM) benar-benar menunjukkan keberpihakan negara kepada masyarakat korban bencana, khususnya bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera.
Selain itu, Alex juga menekankan agar program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026 yang telah ditetapkan pada akhir Januari lalu, memberikan perhatian khusus kepada masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tolong titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini. Kawan-kawan kita di sana tengah dirundung duka,” tegas Alex saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan para mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 Februari lalu.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat kerja yang membahas pengamanan harga serta persiapan stok pangan menjelang Ramadhan 2026.
Alex merespons rencana ID Food yang akan menggelar GPM di 420 titik se-Indonesia guna mengantisipasi lonjakan kebutuhan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2026. Namun, berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah titik GPM di wilayah terdampak bencana dinilai masih minim, yakni hanya dua titik di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat.
“Mudah-mudahan GPM bisa digelar secara gratis bagi warga korban bencana. Jika tidak memungkinkan gratis, setidaknya titiknya diperbanyak. Kondisi ekonomi masyarakat di daerah terdampak sedang sulit,” ujar Alex.
Selain itu, Alex juga mengkritisi ketimpangan pelaksanaan GPM di wilayah urban dan daerah tujuan mudik. Ia mencontohkan Jakarta yang direncanakan mendapat 65 titik GPM, sementara Provinsi Jawa Tengah hanya 45 titik.
“Sebagai daerah urban, setiap libur Lebaran sebagian besar penduduk Jakarta mudik ke daerah. Dengan kondisi itu, semestinya jumlah GPM di Jakarta tidak lebih banyak dibanding Jawa Tengah yang justru menjadi daerah tujuan mudik,” jelas Alex yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat.
Dalam rapat tersebut, Alex turut mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Ia berharap penyaluran bantuan yang berada di bawah tanggung jawab Badan Pangan Nasional (Bapanas) dapat dilakukan pada Februari hingga Maret 2026.
“Belajar dari pengalaman tahun lalu, mohon penyaluran bantuan pangan ini disegerakan oleh Bapanas bersama Bulog sebagai pelaksana teknis. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang beragam,” katanya.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan ke wilayah terpencil seperti pedalaman Papua membutuhkan waktu lebih panjang sehingga perlu persiapan lebih awal.
Rapat kerja Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Ketua Komisi IV Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama ID Food Ghimoyo, serta jajaran terkait lainnya. (*)
