Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, melontarkan kritik pedas terhadap pemerintah yang dinilainya lamban merespons kebutuhan anggaran pemulihan hutan. Padahal, Kementerian Kehutanan sudah menyetor puluhan triliun rupiah ke kas negara.
Alex mengungkapkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan pada Februari 2026 lalu hingga kini belum juga direalisasikan. Padahal, kata dia, anggaran itu vital untuk memperbaiki kawasan hutan di daerah-daerah rawan bencana.
“Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasi. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan,” ujar Alex dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Rabu (20/5/2026).
“Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah?” tegasnya.
Kementerian Kehutanan, menurut Alex, justru telah menunjukkan kinerja gemilang dari sisi pemasukan negara. Hanya dari satu item denda administrasi pada 2025 lalu, kementerian yang dipimpin Raja Juli Antoni itu menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,68 triliun.
Namun, besarnya setoran itu tidak berbanding lurus dengan respons pemerintah atas kebutuhan anggaran balik untuk pemulihan ekosistem.
Rapat kerja yang digelar Komisi IV DPR sejatinya membahas hasil pemeriksaan BPK tahun 2025, evaluasi anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran 2026. Di forum itulah Alex menyoroti mandeknya tambahan Rp8,4 triliun.
Alex Indra Lukman menegaskan, mengurus pemulihan daerah terdampak bencana tak bisa hanya mengandalkan doa dan harapan agar hutan yang rusak tumbuh kembali secara alami.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektar. Angka itu menunjukkan bahwa luas lahan yang kehilangan tutupan hutan (deforestasi) jauh lebih besar dibandingkan lahan yang ditanami kembali (reforestasi).
Artinya, eksploitasi hutan di Pulau Sumatera sudah jauh melebihi upaya pemulihan.
Fenomena kerusakan hutan itu, kata Alex, sebangun dengan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008-2025. Pola kejadian banjir dan tanah longsor meningkat drastis dalam lima tahun terakhir.
2008-2013: 780 kejadian
2014-2019: 882 kejadian
2020-2025: 4.779 kejadian (naik lima kali lipat)
“Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua berdoa setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja,” tegas politisi PDIP tersebut.Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” pungkas Alex yang juga menjabat sebagai Ketua PDIP Sumatera Barat. (***)
Komentar